Dirjen Kemensos Tandatangani Surat Pijam Pakai Gedung dan Lahan SLBN A Kota Bandun

Dirjen Kemensos Tandatangani Surat Pijam Pakai Gedung dan Lahan SLBN A Kota Bandun

Dirjen Kemensos Tandatangani Surat Pijam Pakai Gedung dan Lahan SLBN A Kota Bandun

Direktur Jenderal Kementerian Sosial, Edy Suharto, menandatangani berita acara pinjam

pakai tanah dan bangunan Gedung Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Kota Bandung dengan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Penandatanganan ini merupakan implementasi dari pihak Kementerian Sosial dalam menangani masalah disabilitas di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Edy sebelum acara penandatangan dimulai, “Permasalahan disabilatas merupakan konsentrasi dari Kementerian Sosial. Maka dari mari kita sambut dengan suka cita pemberian ini,” ujar Edy Jumat, (17/1/19), Ruang Cermai Gedung Sate Bandung.

Kementerian sosial menyebutkan bahwa Balai Wyata Guna merupakan balai yang sudah tua

dan sangat berjasa sekali dalam membantu penyandang disabiltas khususnya tuna netra. Bangunan tersebut menjadi aset Kementerian Sosial yang diperuntukan bagi anak-anak binaan yang membutuhkan sekolah formal.

Edy menambahkan bahwa bangunan tersebut harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Menyangkut hal renovasi bangunan, Menteri Sosial telah mengijinkan namun terlebih dahulu Kementerian Sosial harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Keuangaan.

“Hal tersebut harus melalui proses terutama dari bagian aset. Kementerian sosial

juga memberikan ijin kepada Dinas Kependidikan jika ingin merenovasi atau menambah sesuai dengan proposal yang diajukan,” tutur Edy.

Menanggapi persoalan renovasi, Sekretaris Daerah Iwa Karniwa, menambahkan bahwa Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tengah mengalokasikan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk rehabilitasi pembangunan. Sehingga diharapkan proses pembelajaran dari SLBN bisa dapat meningkat dan lebih baik dari sekarang.

Iwa menyampaikan ungkapaan terima kasih mewakili jajaran Pemerintah Provinsi Jabar atas bantuan yang telah diberikan Kementerian Sosial. “Proses ini tidaklah mudah, perlu ketelitian untuk mencapai keberhasilannya dan Pemprov Jabar juga memerlukan arahan dari Kementerian Sosial,” tutup Iwa.***

 

Baca Juga :